Arsip Kategori: Celoteh Hukum

Tertarik Menjadi Advokat ?

Menurut Pasal 2 Ayat 1  UU Republik Indonesia Nomor 18 TAHUN 2003 Tentang Advokat,  yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Untuk menjadi seorang Advokat seseorang harus menempuh beberapa tahap seperti pada gambar dibawah ini :

Road To Be Advokat

Setelah lulus Sarjana Hukum, calon Advokat mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), biasanya lama pendidikan berkisar 1 hingga 2 bulan.  Usai mengikuti PKPA, calon Advokat harus mengikuti ujian profesi Advokat yang diadakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), disinilah calon Advokat benar-benar diuji, apakah mereka layak menerima kompetensi Advokat.

Tahap berikutnya jika lulus di ujian profesi Advokat, calon Advokat harus magang di kantor hukum, minimal 2 tahun. Saat magang, calon Advokat dilatih untuk menggunakan kompetensi, teori dan latihan yang mereka miliki untuk diterapkan di lapangan. Usai melewati semua tahap diatas, maka calon Advokat siap diangkat menjadi Advokat oleh Pengadilan Tinggi setempat.

Tertarik menjadi Advokat ?

 

Untuk menjadi Advokat, setelah lulus Sarjana Hukum maka harus mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), biasanya lama pendidikan berkisar 1 hingga 2 bulan. Usai mengikuti PKPA, calon advokat harus mengikuti ujian profesi advokat. Jika ingin persiapannya lebih matang dapat mengikuti simulasi ujian, yaitu dengan mendaftar Super Intensif Persiapan Ujian Profesi Advokat.

Tahap berikutnya jika lulus di ujian profesi advokat, calon advokat harus magang di kantor hukum, minimal 2 tahun.  Usai melewati tahap 1,3 dan 4 (lihat bagan diatas), maka calon advokat dapat diangkat menjadi advokat oleh Pengadilan Tinggi setempat.

Untuk Para Penegak Hukum Tersayang

Dalam beberapa hari ini, saya mendengar beberapa pernyataan bernada minor mengenai polisi, jaksa, hakim dan pengacara. Misalnya, “Jangan mengambil profesi penegak hukum, kurang berkah” atau hindari dunia peradilan yang sudah tidak bersih“.

Menurut saya, tidak ada yang salah dengan komentar-komentar minor diatas, karena pasti ada sebabnya hingga sebagian besar masyarakat sudah tidak percaya terhadap para penegak hukum. Tapi saya yakin tidak semua para penegak hukum tidak baik, pasti ada yang bekerja sesuai dengan etika profesi dan menepati sumpah jabatannya.

Dan, coba bayangkan jika tidak ada sama sekali para penegak hukum, siapa yang mau mengatur lalu lintas, siapa yang mau membela orang-orang lemah dalam pengadilan, siapa yang harus menangkap pembunuh, siapa yang mau mengadili …

Jika tidak ada penegak hukum berarti kita kembali ke zaman purba dimana tidak ada yang namanya negara dan instrumen pendukungnya, seperti para penegak hukum.

Bagi para penegak hukum dan calon penegak hukum yang baik. Berusaha saja sekuat tenaga, seperti burung kecil yang berjuang memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Dengan paruhnya yang mungil ia terbang ke samudra, mengambil air, menyimpannya dan berusaha menjatuhkannya dari tempat yang sangat tinggi, berharap bisa memadamkan api Namrud. Seluruh binatang dan tumbuhan menertawakannya. “Bagaimana mungkin paruh yang kecil itu dapat mengambil air untuk memadamkan api Namrud ?”

Mendengar ini burung kecil itu menjawab, “Aku tahu aku tidak akan pernah bisa memadamkan api Namrud, tetapi aku ingin Allah Ta’ala mencatat aku sebagai makhluk yang pernah berusaha untuk memadamkannya.

(Lamanya) Mengurus Merek

Kemarin saya dan paman saya Faraday, berkunjung ke Dirjen HaKI di Tangerang untuk memantau proses pendaftaran merek kami yang berkasnya sudah dimasukan sejak Juli 2007. Menurut keterangan dari pihak Dirjen HaKI, merek kami sudah ada yang menggunakan dan terdapat kesamaan di kelas barang/jasa pendidikan keagamaaan dan jasa klub hiburan.

Solusinya berarti Dirjen HaKI harus mencoret/menolak sementara, lalu merek didaftarkan kembali dengan menghapus kelas barang/jasa pendidikan agama dan jasa klub hiburan, artinya merek kami ini tidak boleh digunakan untuk bisnis atau usaha di bidang pendidikan keagamaan dan jasa klub hiburan. Okelah tidak apa-apa, toh merek kami ini memang digunakan bukan untuk bisnis di kedua bidang tersebut.

Kenapa begitu lama ya ?

Saya belum menemukan peraturan atau literatur lain yang menunjukkan berapa lama maksimal waktu pengurusan pendaftaran merek, ada yang tahu ? Karena itu saya menanyakan hal itu ke pihak Dirjen HaKI, menurut mereka prosesnya lama karena :

  • Pertama, karena SDM yang ada di Dirjen HaKI hanya cukup untuk menyelesaikan maksimal 20 berkas setiap harinya, padahal berkas permohonan HaKI yang masuk setiap hari bisa ratusan atau ribuan.
  • Kedua, belum ada aplikasi yang bisa mempermudah proses cek-ricek suatu merek, jadi semua masih serba memeriksa berkas-berkas yang bertumpuk-tumpuk.

Terlepas dari lamanya waktu proses pendaftaran merek ini, yang penting merek kami ini aman digunakan dan pasti akan terbit sertifikatnya, hanya memang harus sabar. Tapi menurut saya ini salah satu yang menghambat perkembangan usaha di Indonesia, masak ngurus merek saja sampai 1-2 tahun. Seharusnya bisa lebih cepat nih, saya membayangkan pengurusan suatu merek bisa secepat pengurusan pembelian nama domain.

Kunjungan mendadak

Semalam ada kunjungan mendadak dari teman-teman kuliah, Yanuar, Mulyadi dan Fajar. Datang saat saya tertidur lelap di sofa ruang tamu. Mata masih kunang-kunang, pikiran dan omongan belum nyambung. Masih ngantuk, teman-teman sudah ngajak ngobrol ngalur ngidul, nggak connect ha ha ha (Butuh sekitar 2 menit untuk menangkap maksud kedatangan mereka).

Ternyata mereka minta tolong dibuatkan slide presentasi untuk maju sidang usulan penelitian hari Senin nanti. Tema tesis yang mereka buat sangatlah menarik, beberapa diantaranya :

  • Perlindungan Paten Terhadap Produk Pangan Hasil Rekayasa Genetika Menurut UU. No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten Dihubungkan Dengan Trade Related Aspects Of Intellecual Property Rights (TRIPs)
  • Perlindungan Konsumen Akibat Pemalsuan Obat Dikaitkan Dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999
    Tentang Perlindungan Konsumen
  • Perlindungan Hukum File-file Digital Berdasarkan Digital Rights Management Dihubungkan Dengan UU. Hak Cipta
  • Persaingan Usaha Antara Operator Telepon Seluler Ditinjau Dari UU. No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat

Kalau bisa, hari Senin saya akan mampir ke kampus untuk menonton dan mendukung mereka. Sekalian update ilmu dan wawasan. Kalau jadi, nanti akan saya share disini. Sekarang mau pergi dulu ke Gramedia Fair di Sabuga …

Update : Nggak jadi lihat sidang UP teman-teman, tiba-tiba ada meeting pagi. Moga-moga bisa nonton saat mereka sidang akhir.